REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristyanto, yang menyebut prioritas utama mereka adalah koalisi dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai menyiratkan suatu hal. Yakni, pasangan Ahok-Djarot pada akhirnya akan tetap dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. 

"Bagi PDIP, ini adalah langkah paling realistis pun sekaligus strategis. Realistis sebab memang elektabilitas Ahok sudah mulai mapan pada kisaran 50 persen," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, kepada Republika.co.id, Selasa (20/9).

Menurut dia, mendorong calon alternatif dengan waktu yang mepet jelas penuh risiko. Terlebih lagi calon yang dimaksud adalah Tri Rismaharini. Pasalnya belum tentu Risma mampu mengalahkan Ahok dalam meraih suara terbanyak.

Dalam poliitik elektoral nasional, posisi Surabaya dan Jawa Timur jauh lebih strategis dan penting daripada Jakarta. Artinya PDIP hanya mendapat kemenangan simbolik dengan menguasai Jakarta, tapi pada saat yang sama mempunyai potensi kehilangan suara di Jawa Timur. 

Akan lebih strategis bagi PDIP untuk mendukung Ahok. Pasalnya, secara politik, Ahok bukanlah ancaman bagi PDIP. "Sekalipun Ahok terlebih dahulu didukung oleh Nasdem, Hanura dan Golkar, namun hubungan Ahok dengan PDIP diikat oleh ikatan politik yang berlipat-lipat," kata Ray.

Selain Djarot sebagai wakilnya, hubungan Megawati Soekarnoputri dan Ahok yang sebenarnya tanpa konflik. Di luar itu, Presiden Joko Widodo adalah kader PDIP yang pernah berkerja sama dengan Ahok. Dengan sendirinya, pengelolaan Jakarta bisa tetap dalam desain politik Jokowi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika