REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-71 pada September mendatang mewakili Indonesia. JK membawa tiga agenda utama dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Menurut Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Mohammad Oemar, ketiga agenda yang akan disampaikan tersebut ialah terkait Sustainable Development Goals (SDGs), penanganan pengungsi dan migrasi, serta kampanye Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Karena itu, JK memanggil Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi siang ini ke kantor Wakil Presiden.

"Dua atau tiga agenda utama yang akan jadi temanya. Temanya sidang umum masih soal SDGs, suistainable development goals. Mau mereview setahun implementasinya seperti apa. Itukan program sampai 2030. Jadi negara-negara akan lapor setahun ini sudah melakukan apa untuk mengejar target SDGs, akan juga ada high level meeting on refugees," jelas Oemar di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/8).

Terkait upaya untuk mengkampanyekan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Oemar menjelaskan posisi ini penting bagi keamanan dan perdamaian dunia. Ia menyebut, pada beberapa tahun sebelumnya Indonesia juga pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Anggota tidak tetap itu, digilir dengan pemilihan, voting. Kita juga sudah pernah juga, tahun 1999-2000. Lalu kita sekarang mau nyalon lagi untuk tahun 2019-2020. Itu nanti mulai launching kampanyenya untuk mencari dukungan," katanya.

Menurutnya kampanye untuk mendapatkan dukungan agar Indonesia dapat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sudah dilakukan sejak dua hingga tiga tahun yang lalu. Indonesia, kata dia, akan berkompetisi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya yang juga tertarik untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika