REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mengundang investor baru untuk kegiatan restorasi lahan gambut. Wakil Presiden, Jusuf Kalla pun akan mempromosikan investasi restorasi lahan gambut saat menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Restorasi gambut ini mau dipromosikan juga dari sisi investasinya, bisnisnya. Sudah di arrangge, undangannya juga sudah ke calon-calon investor untuk ketemu di sana. Nanti Pak JK akan kasih arahan juga yang buka pertemuan itu di New York," jelas Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Mohammad Oemar di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/8).

Kendati demikian, menurut Oemar, hingga kini belum diketahui target investasi yang akan masuk dari pertemuan di New York nanti. Oemar menyampaikan, jumlah target investasi yang masuk masih dihitung oleh Badan Restorasi Gambut.

"Itu lagi diminta hitung BRG nya. Yang penting dia diminta konsep sama paket-paket "dagangannya" ini yang semenarik mungkin, sepraktis mungkin untuk dijual," kata dia.

Lebih lanjut, menurut dia, pemerintah juga tengah mempersiapkan aturan pendukung investasi lahan gambut ini. Saat ini, BRG pun tengah membahas aturan pendukung tersebut bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Saya kira akan. Itu Pak Nazir Foed Ketua BRG yang sedang bahas juga sama LHK, dan instansi terkait lah. Perlu saya kira (aturan) untuk lebih menjamin dan memfasilitasi investasinya kan. Tujuan kita hutannya baik lahannya terestorasi sebisa-bisanya enggak pake duit APBN," ujarnya.

Selama ini, dana hibah yang didapatkan hanya dapat mencukupi kebutuhan operasional BRG. Sebab itu, pemerintah membutuhkan peran investor untuk membantu merestorasi lahan gambut.

"Saling menguntungkan, kita enggak keluar apa-apa, kita kasih konsensi mungkin 20-30 tahun hutan itu dijaga, dia (investor) dapat kredit karbonnya, kita dapat udara bersihnya," kata Oemar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika