REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengakui, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Mafia Narkoba, yang beranggotakan KontraS, LBH, PP Muhamadiyah, dan Peradi, rencananya akan menyerahkan laporan terbaru terkait adanya praktik-praktik mafia narkoba. Laporan ini, ujar Haris, akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Haris, nantinya laporan tambahan tersebut akan lebih lengkap dan lebih kaya informasi terkait keterlibatan oknum penegak hukum dalam peredaran narkoba. Bahkan, Haris menyebut, laporan tersebut akan lebih lengkap dibanding testimoni terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman, yang pernah diungkapkan Haris Azhar.

Laporan itu, lanjut Haris, juga berisi keterangan informasi titik-titik tempat untuk mendalami sumber-sumber verifikasi. "Jadi kami sudah dalami banyak informasi. Nanti kami akan dorong ini ke Istana (Presiden Joko Widodo)," tutur Haris saat ditemui di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (20/8).

Dengan pemberian laporan ini ke Istana, tutur Haris, Presiden diharapkan bisa segera menindaklanjuti laporan tersebut. Tindak lanjut laporan tersebut dapat berupa perintah terhadap institusi tertentu untuk melakukan pengungkapan mafia narkoba tersebut.

"Sehingga Istana bisa memerintahkan institusi mana atau pihak mana yang harus menindaklanjuti laporan tersebut," ujar Haris.

Kendati begitu, Haris menegaskan, sebenarnya ada satu isu soal pentingnya perlindungan terhadap saksi-saksi atau kepada pihak-pihak yang memberikan informasi tersebut. "Karena ini terkait informasi yang sensitif. Sebenarnya banyak saksi-saksi yang bisa berikan informasi," tutur Haris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika