REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Darmanto menyatakan saat ini terdapat sekitar 4.000 kepala keluarga (KK) yang menduduki dan merambah hutan milik negara itu secara ilegal.
"Jumlahnya cukup banyak, sekitar 4.000 KK di Pelalawan," kata Darmanto kepada Antara di Pekanbaru, Jumat (19/8).
Ia mengatakan keberadaan perambah hutan tersebut sudah sangat massif dan mereka telah menjadi penduduk ilegal. Sebagian besar dari para perambah itu, lanjutnya, bukanlah penduduk asli Riau, melainkan pendatang dari luar daerah seperti Sumatra Utara dan Pulau Jawa.
Darmanto yang menjabat sebagai kepala Balai TNTN sejak enam bulan lalu itu mengatakan keberadaan perambah sudah sangat mengkhawatirkan. Dari 81.700 hektare luas TNTN yang ditetapkan pada 2014 lalu, 60 persennya telah dirambah.
Perambahan sendiri menurutnya telah dilakukan selama belasan tahun lamanya. Ironisnya, 20 ribu hektare lahan di wilayah telah disulap menjadi perkebunan sawit.
"Saat ini hutan yang tersisa 23 ribu hektare. Yang sudah menjadi perkebunan sawit 20 ribu hektare, 38 ribu hektare lainnya jadi semak belukar dan pohon kecil (bekas dirambah)," jelasnya.
Untuk itu, ke depan ia mengatakan telah melakukan reformasi perencanaan untuk dapat memperbaiki 38 ribu hektare lahan yang rusak dan bekas dirambah itu ditanami kembali.
Terkait keberadaan 20 ribu lahan sawit yang berada di TNTN, dia mengatakan masih perlu membahas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara, untuk menangani keberadaan ribuan perambah, dia akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Pelalawan, TNI dan Polri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
