Jumat 19 Aug 2016 00:54 WIB

Panglima TNI Yakin Pemerintah Filipina Mampu Bebaskan Sandera WNI

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Agung Sasongko
Panglima TNI Gatot Nurmantyo
Panglima TNI Gatot Nurmantyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo, mengaku sudah mendapatkan laporan terkait bebasnya dua sandera Warga Negara Indonesia (WNI), yang disekap oleh kelompok Abu Sayyaf di sekitar Filipina Selatan. Menurutnya, saat ini, dua WNI tersebut sudah berada di tempat aman dan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Sebelumnya, dua orang WNI berhasil melarikan diri dari kelompok Abu Sayyaf, tengah pekan lalu. Dua orang WNI tersebut, yang diketahui bernama Ismail dan Muhammad Sofyan, merupakan Anak Buah Kapal (ABK) Tug Boat Tugboat Charles 001. Kapal Tugboat itu ditangkap di sekitar perairan Tawi-Tawi Filipina Selatan pada Juni silam.

''Informasi tersebut sudah saya cek, Mohammad Sofyan dan Ismail sekarang sudah berada di Sambo, sedang di cek kesehatannya oleh tim medis. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa segera dibebaskan,'' kata Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/8).

Bebasnya dua WNI ini, ujar Panglima TNI, tidak terlepas dari upaya Pemerintah Filipina untuk berkomitmen penuh dalam pembebasan sandera WNI. Termasuk melakukan pengepungan di sekitar tempat persembunyian kelompok Abu Sayyaf. Panglima TNI pun yakin, di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, pemerintah Filipina bisa membebaskan seluruh sandera.

''Saya punya keyakinan, kepemimpinan Presiden Filipina, Rodrigu Duterte, pasti mampu mengatasi permasalahan penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf,'' ujar Gatot.

Bahkan, menurut Panglima TNI, Presiden Duterte sempat menelpon Presiden Joko Widodo untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah Filipina agar bisa membebaskan WNI. Namun, Panglima mengungkapkan, pihaknya tidak pernah menyarankan kepada Pemerintah Filipina untuk melakukan gencatan senjata dengan kelompok Abu Sayyaf.

''Saya tidak pernah menyarankan gencatan senjata, tapi Pemerintah Filipina melalui Presiden Duterte menelpon kepada Presiden Jokowi agar pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada Pemerintah Filipina untuk membebaskan sandera tersebut,'' tutur mantan Pangkostrad tersebut.

Terkait pembayaran tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf, Panglima TNI menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak akan membayar tebusan. Langkah ini, ujar Gatot, diharapkan juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan pemilik kapal-kapal yang disandera tersebut. ''Kalau memang tidak bayar, ya tidak bayar. Karena kita bukan bangsa kambing yang mudah diperas,'' tutur Panglima TNI.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement