REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN -- Ketua DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat, Mardison Mahyuddin meminta gubernur provinsi itu untuk menyikapi pemberhentian Arcandar Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Bupati, wali kota, gubernur dan seluruh masyarakat di Sumbar mari satukan suara dan rapatkan barisan untuk membicarakan perkara tersebut dengan presiden karena beliau merupakan putra asli Tanah Minangkabau," katanya di Pariaman, Kamis (18/8).

Mahyuddin menilai, pemberhentian Arcandra Tahar dari posisi menteri perlu dilakukan kajian mendalam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. "Tidak tertutup kemungkinan Arcandra Tahar merupakan korban perpolitikan, oleh sebab itu mari duduk bersama untuk mencari jalan terbaik," katanya.

Pemberhentian Arcandra Tahar, katanya, telah menimbulkan rasa kekecewaan yang besar dari masyarakat Minangkabau kepada presiden. Menurutnya, sebelum Arcandra diberhentikan, seharusnya dilakukan kajian mendalam serta melibatkan para ahli atau pakar yang mengerti persoalan tersebut.

Dia juga menyayangkan terkait proses penunjukkan menteri yang mengantikan posisi Sudirman Said tersebut. Seharusnya dilakukan proses seleksi yang kompeten sehingga tidak menimbulkan persoalan yang menghebohkan masyarakat.

Keluarga besar Arcandra Tahar di Kota Pariaman juga mengungkapan penyesalan kepada Presiden Joko Widodo.

Mulyeti (43 tahun), sepupu Arcandra mengatakan, pemberhentian yang dilakukan presiden telah menimbulkan tanda tanya besar dari pihak keluarganya. "Kami dari pihak keluarga sangat terkejut mendengar kabar pemberhentian tersebut, tentu saja berita itu membuat keluarga besar kami merasa sedih dan kenapa tidak ada jalan keluar sehingga harus seperti sekarang ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika