REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Ajiep Padindang meminta pemerintah berhati-hati dalam melakukan pemotongan dana transfer daerah agar tidak menghambat pembangunan di daerah. Permasalahan yang cukup krusial di daerah saat ini adalah kekhawatiran terhambatnya pembangunan daerah terkait rencana pemotongan dana transfer daerah.

"Kebijakan presiden melalui Menkeu tentang pemotongan dana transfer daerah sesudah APBN Perubahan dapat dipahami. Namun kami harapkan tidak akan menghambat daerah," ujarnya, Rabu, (17/8).

Wakil Ketua DPD  Farouk Muhammad mengatakan, pengelolaan dana desa juga masih dikeluhkan di beberapa daerah. Pemotongan APBN yang sekarang dilakukan oleh pemerintah tidak ditujukan kepada dana transfer.

Ia berharap pemotongan dana transfer daerah dilakukan seminimal mungkin. Namun ada masukan bahwa daerah kepulauan jangan sampai terkena pemotongan, karena akan ‘menggoyang’ proyek-proyek yang sudah tanda tangan kontrak.

Pemotongan APBN, terang Farouk, tidak bisa dihindari karena kinerja ekonomi global yang melambat. Namun disisi lain pemerintah harus tetap selektif dalam melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran APBD dari pemerintah pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika