REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan persoalan kemiskinan di provinsi itu menjadi pekerjaan rumah yang akan segera dituntaskan.

"Pekerjaan rumah yang akan terus kita upaya untuk diselesaikan adalah kemiskinan dan minimnya lapangan kerja," katanya usai peringatan 11 tahun damai Aceh yang dipusatkan di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8).

Ia menjelaskan tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi dan untuk permasalahan tersebut dirinya telah menandatangani Peraturan Gubernur Aceh tentang arah kebijakan dan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Aceh. "Ini merupakan sebuah kebijakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan dan kesenjangan," katanya.

Pemerintah Aceh juga terus berupaya mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan secara terpadu yang dimulai dari gampong/desa di mana Pemerintah telah memberikan alokasi dana secara khusus melalui dana desa untuk 6.474 gampong yang tersebar diseluruh Aceh.

Zaini mengatakan ada beberapa capaian yang telah diperoleh Pemerintah Aceh pascaMoU di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yaitu indikator untuk mengukur kualitas hidup masyarakat dari posisi 22 dari 34 provinsi pada empat tahun sebelumnya menjadi pada posisi ke 11 pada tahun 2015.

Pemerintah Aceh juga mendapat penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilan sebagai daerah yang berhasil mencapai Tujuan Pembangunan Global atau biasa MDGs atau Millenium Development Goals.

Selanjutnya pada bidang pembangunan demokrasi, Aceh sudah dua kali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada secara langsung serentak dan berjalan dengan lancar. "Prestasi ini mendapatkan apresiasi baik dari Badan Pusat Statistik yang memposisikan Aceh sebagai wilayah dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika