REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cermat dalam melakukan rekrutmen terhadap menterinya terkait persoalan Arcandra Tahar, Menteri ESDM, yang disebut memiliki kewarganegaraan ganda.

"Presiden tidak cermat melakukan rekrutmen terhadap menterinya," kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/8).

Ia membandingkan dengan pola rekrutmen pejabat terutama menteri pada era Orde Baru (Orba) atau era sebelumnya yang ketat. Bahkan, Fadli menambahkan, ketika itu harus dilakukan penelusuran dan penelitian terhadap calon pejabat misalnya dari intelijen atau BIN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemberhentian Arcandra diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden, Senin (15/8) malam.

"Setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM," kata Pratikno.

Pratikno mengatakan, posisi Menteri ESDM untuk sementara akan dijabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas. "Pak ‎Luhut akan menjabat sampai ditentukan Menteri ESDM definitif," kata Pratikno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika