REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menyampaikan rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) yang sebelumnya diprogramkan oleh Yuddy Chrisnandi telah dilakukan secara alami. Ia menjelaskan, rasionalisasi tersebut saat ini telah berjalan secara otomatis seiring dengan masa pensiun para PNS. Sebelumnya, Yuddy Chrisnandi mewacanakan untuk mengurangi jumlah PNS hingga 1 juta orang karena jumlahnya dinilai berlebihan.

"Sebenarnya kan rasionalisasi itu sudah berjalan secara otomatis. Sekarang kan pertumbuhan pegawai kita minus malah. Karena kan kemarin sudah ada kebijakan dua pensiun, satu yang diterima. Jadi sudah otomatis sebenarnya, nggak perlu harus secara khusus kita lakukan itu," kata Asman seusai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/8).

Asman mengatakan, pertumbuhan pegawai negeri sipil saat ini dilakukan dengan proses zero growth. Pengurangan jumlah PNS pun dilaksanakan secara bertahap tiap tahunnya. Sehingga, ia mencontohkan, jika terdapat 150 ribu PNS yang memasuki masa pensiun, maka pemerintah hanya akan membuka penerimaan PNS tak lebih dari 100 ribu orang.

"Kan sebenarnya sudah ramping dia sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya," kata Asman. Nantinya para PNS di tiap-tiap kementerian pun akan mendapatkan pendidikan sesuai dengan keahliannya untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara.

Asman mengatakan, saat ini kementeriannya hanya akan berfokus pada optimalisasi jumlah PNS yang ada. Mereka kemudian akan ditempatkan di beberapa daerah yang memang tercatat kekurangan tenaga PNS. Saat ini, kata dia, masih banyak daerah yang membutuhkan tambahan tenaga PNS, seperti di daerah perbatasan.

"Sekarang mereka butuh dokter, ternyata dokternya numpuk di kota. Kita konsentrasi di situ. Jadi dengan mengadakan secara spesifikasi khusus evaluasinya itu, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi daerah yang merasa kurang pegawainya. Ada yang lebih juga, kan banyak tuh dokter yang pegawainya RS umum tapi kerja di RS cuma sebentar. Untuk hal seperti ini mungkin kita perbaiki ke depan," kata dia.

Menurut dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun memberikan arahan agar pertumbuhan jumlah pegawai negeri sipil tak terlalu besar. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan informasi teknologi yang semakin berkembang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika