REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, mengkritik keras pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang rencana penggusuran paksa permukiman mereka dalam bulan ini. Mereka menilai pernyataan Ahok tersebut semakin membuktikan sang gubernur tidak punya komitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Bagaimana Ahok mau gusur kami bulan ini? SP (surat peringatan) dari Pemda DKI saja belum kami terima sampai hari ini," ujar Ketua RT 06 RW 12 Bukit Duri, Mulyadi (43 tahun), kepada Republika.co.id, Selasa (9/8).

Ia menuturkan, Ahok tak bisa seenaknya membongkar paksa permukiman warga Bukit Duri dalam bulan ini. Pasalnya, tanah yang hendak dieksekusi Pemprov DKI di kawasan itu kini tengah disengketakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Tak hanya itu, kata Mulyadi, penggusuran paksa rumah warga tanpa didahului dengan penerbitan SP jelas melanggar prosedur.

Menurut dia, Pemda DKI seharusnya mengeluarkan SP sebanyak tiga kali sebelum melakukan pembongkaran. SP1 biasanya berlaku selama 7x4 jam, SP2 3x24 jam, dan SP3 selama 1x24 jam. Jika Ahok nekat menggusur warga Bukit Duri setelah 17 Agustus ini, kata Mulyadi lagi, itu artinya Ahok telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

"Kalau Ahok sampai melanggar prosedur yang ada, saya enggak heran. Karena dia itu memang sudah terbiasa melanggar aturan. Undang-undang saja sering dia langgar kok," ucap Mulyadi.

Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok sebelumnya mengatakan akan tetap menggusur permukiman warga Bukit Duri dalam bulan ini. Menurut mantan bupati Belitung Timur itu, penggusuran tersebut merupakan bagian dari proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Ia menilai normalisasi dibutuhkan untuk mengatasi banjir di Ibu Kota.

"Kami menyiapkan instruksi gubernur (untuk penggusuran warga Bukit Duri). Saya harap, habis 17 Agustus ini (rumah-rumah warga di sana) sudah bisa dibongkar," kata Ahok di Balai Kota, pekan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika