REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah mengaku heran dengan kasus narkoba. Hukuman mati sudah banyak diterapkan terhadap pelaku kejahatan narkoba, tapi kasusnya seperti tidak pernah habis. Menurutnya, hal itu disebabkan karena bandar besar dari kejahatan narkoba belum tersentuh.

Terlebih, dalam pengakuan terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman, peredaran narkoba yang dilakukannya melibatkan oknum pejabat di Polri, BNN bahkan TNI. Dimyati optimistis Polri dan TNI sebenarnya sudah mengetahui siapa bandar besar dibalik peredaran narkoba di Indonesia. Hanya saja, kemungkinan bandar besar tersebut tidak dapat disentuh.

“Saya yakin polisi dan tentara sudah tahu siapa pelaku kejahatan narkoba, tapi ‘untouchable’,” tutur Dimyati di kompleks parlemen Senayan, Senin (1/8).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan untuk menjerat pelaku yang tidak dapat disentuh oleh aparat TNI dan Polri ini, Presiden Joko Widodo perlu turun tangan.

Dimyati menduga, banyak pihak yang mendapat keuntungan dari peredaran narkoba tersebut, sehingga aparat sulit untuk menjeratnya. Dengan turun tangannya Jokowi langsung dalam pemberantasan narkoba, oknum pejabat Polri maupun TNI yang sulit disentuh dapat ditindak. “Saya yakin Jokowi bisa menindak,” tegas dia.

Selain itu, Dimyati juga menaruh harapan besar pada Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo untuk dapat memberantas kasus narkoba di lingkungan TNI. Sampai saat ini, Panglima dinilai tegas untuk mengungkap oknum TNI yang terlibat dalam peredaran narkoba. Bahkan, untuk aparat TNI, hukuman yang diberikan harus lebih berat. Selain dipecat dari kesatuan, juga disidang dan dipenjara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika