REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sedikitnya 500 orang mengajukan surat lamaran kepada Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk menjadi pekerja di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sejak diberlakukannya swakelola pada Senin (25/7).

"Hingga saat ini Dinas Kebersihan DKI masih melakukan pendataan terhadap ratusan mantan pegawai pengelola lama PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) untuk direkrut sebagai pegawai," kata Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang, Asep Kuswanto di Bekasi, Ahad (31/7).

Menurut dia, TPST Bantargebang, Kota Bekasi, saat ini membutuhkan ratusan tenaga kerja untuk mengolah sampah yang jumlahnya mencapai 7 ribu ton per hari. Ratusan tenaga kerja ini, ditugaskan untuk mengoperasikan puluhan alat berat, teknisi, bagian daur ulang sampah plastik, pembuatan kompos, bagian mesin pembangkit listrik dan sebagainya.

"Kami perkirakan ada sekitar 400 pegawai yang akan direkrut dari PT GTJ," ujarnya.

Asep mengatakan, hal itu sesuai dengan janji Dinas Kebersihan DKI yang akan merekrut mantan pegawai PT GTJ menjadi pekerja harian lepas (PHL). Saat itu, kata dia, telah disepakati sebanyak 381 mantan pegawai PT GTJ akan diangkat menjadi petugas PHL Dinas Kebersihan DKI di TPST Bantargebang.

Para petugas lepas dijanjikan gaji sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI yakni Rp 3,1 juta per bulan. Sedangkan, untuk operator alat berat dijanjikan gaji mencapai Rp 7,5 juta per bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika