Jumat 29 Jul 2016 07:49 WIB

Titik Krusial Reshuffle Kabinet Jilid II

Red: M Akbar
Ubedilah Badrun
Foto:
Ubedilah Badrun

Titik krusial juga ada pada problem lama yang melekat pada menteri keuangan Sri Mulyani yang belum tuntas terkait kasus bailout bank Century yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Selain problem lama kasus bank Century, Sri Mulyani juga dinilai representasi kelompok neoliberalisme yang cenderung anti trisakti oleh kalangan nasionalis dalam barisan pendukung Jokowi.

Secara ideologi, ekonomi Sri Mulyani terlalu condong ke "kanan" dan sulit ditarik ke "tengah". Situasi ideologis ini jika gagal dikelola oleh Jokowi bisa menjadi blunder politik untuk Jokowi. Titik krusial ekonomi juga ada pada penyelesaian  problem di sektor migas terkait Freeport, blok Masela, dll yang berdampak pada pendapatan non pajak untuk kepentingan APBN.

Jika titik krusial migas ini gagal dikelola dampaknya juga cukup sistemik bagi ekonomi Indonesia. Problem dominasi asing, tingginya utang luar negeri yg terus bergerak mendekati 4.000 Triliun, ribuan gelombang PHK dan naiknya jumlah angka kemiskinan pada kisaran 15 persen juga menjadi titik krusial yang membahayakan.

Titik krusial berikutnya ada pada bidang politik dan keamanan yang justru melekat pada mentri baru wajah lama Jendral (Purn) Wiranto sebagai Mentri Koordinator Politik dan Keamanan. Ingatan publik pada Wiranto masih belum pupus terkait pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) pada menjelang, saat, dan sesudah jatuhnya rezim Soeharto.

Titik krusial pada soal ini terkait upaya pejuang HAM untuk menuntaskan problem ini dan pada saat yang sama para pendukung Jokowi tidak sedikit yang anti Wiranto.Titik krusial pada bidang ini juga akan terjadi terkait geopolitik sengketa Laut China Selatan (LCS) yang memanas.

Langkah keliru soal LCS bisa berdampak pada kondisi geopolitik Asia Tenggara yang berdampak nasional bagi Indonesia. Selain itu agenda perubahan Undang-Undang politik dan amandemen UUD 45 ke lima, minimnya check & balances dalam demokrasi karena dukungan partai di parlemen bertambah ( PAN & Golkar),  serta Pilgub DKI 2017 akan menjadi titik krusial politik hingga pemilu 2019.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement