REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menyatakan dunia saat ini sudah sadar akan bahayanya illegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal). Menurut Susi, Indonesia juga telah mengeluarkan banyak kebijakan guna memberantasnya.
"Sekarang seluruh dunia sudah mulai sadar. FAO sudah mendukung kita untuk memasukkan illegal fishing ke dalam rapat-rapat perjanjian," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Kamis.
Menteri Susi mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang masuk dalam tiga besar negara demokrasi dengan populasi terbesar, lima besar populasi terbesar, dan negara dengan luas laut kedua terbesar di dunia. Dia berpendapat bahwa tiga kualifikasi tersebut juga telah sah bagi republik ini untuk mengklaim diri sebagai bangsa yang besar.
"Refleksi tiga poin tadi hanya bisa kita dapatkan kalau kita budayakan dengan kerja, kerja, kerja," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan, KKP adalah prioritasnya tujuan pemerintah antara lain karena Presiden Joko Widodo ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, juga adanya kehendak untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Poros itu menjadi titik pusat yang nantinya berinteraksi dengan semua group social global line," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengatakan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang berlaku bagi kapal eks-asing berkapasitas di atas 30 GT telah efektif mengurangi penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini disampaikan Menteri Susi Pudjiastuti, pada acara Combating IUU Fishing yang diselenggarakan Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai side-event dari Sidang Sesi ke-32 FAO Committee of Fisheries di Markas Besar FAO, Roma, Kamis (14/7).
Menteri Susi menyatakan, kebijakan pemerintah RI mampu menurunkan jumlah kapal ikan tak berizin dan praktik perikanan ilegal sehingga berkontribusi positif terhadap pasokan ikan tangkap nasional serta pertumbuhan produksi di sektor perikanan. KKP juga diberitakan bakal menenggelamkan sejumlah kapal pelaku penangkapan ikan ilegal di Natuna, Kepulauan Riau, pada 17 Agustus mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika