REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengakui peran masyarakat, terutama nelayan dan kelompok pengawas berbasis komunitas, menjadi kunci dalam menekan praktik pencurian ikan di Laut Natuna Utara. Informasi dari warga terbukti membantu menyelamatkan kekayaan negara hingga triliunan rupiah.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menyebut strategi pengawasan terintegrasi yang dijalankan sejak 2020 sangat bergantung pada pelaporan dari masyarakat.
“Strategi ini sangat efektif dalam operasional pengawasan di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara,” ujar Pung dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (22/6/2025).
Selama lima tahun terakhir, total 147 kapal ditangkap di perairan Kepulauan Riau. Sebanyak 85 kapal berbendera Indonesia dan 62 kapal asing berhasil diamankan, dengan potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp 2,1 triliun. Menurut Pung, mayoritas kapal asing ilegal berhasil ditangkap setelah mendapat laporan dari nelayan yang melihat aktivitas mencurigakan di laut.
Namun, ia mengakui pengawasan masih menghadapi tantangan besar. Dari tujuh kapal pengawas yang ditugaskan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, hanya tiga yang mampu menjangkau Laut Natuna Utara secara efektif.
Selain armada yang terbatas, KKP juga masih kekurangan fasilitas penting seperti dermaga, tempat penampungan awak kapal asing, dan lokasi penyandaran kapal hasil tangkapan. Karena itu, KKP meminta dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa menjaga kedaulatan laut Indonesia bukan hal mudah. Ia menyoroti pentingnya dukungan anggaran dan infrastruktur agar KKP bisa bekerja optimal di garis depan.
“Menjaga laut Indonesia perlu semangat, infrastruktur, dan juga dukungan pendanaan,” kata Kharis.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga menyampaikan bahwa penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi akan menjadi prioritas. Salah satunya adalah peningkatan sistem satelit dan digitalisasi pusat kendali di Command Center KKP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika