REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengatakan sistem politik di Indonesia perlu diubah. Hal itu dinilainya merupakan salah satu cara mengatasi persoalan korupsi.
Rizal mengatakan saat ini korupsi cenderung dimulai sejak dari perencanaan yaitu di DPR. Karena itu dia menegaskan, sistem harus diubah terutama dalam hal pembiayaan. "Solusinya partai dibiayai negara," ujar Rizal, pada acara pembukaan konvensi anti korupsi Pemuda Muhammadiyah, di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta, Jumat (17/6) malam.
Menurutnya yang perlu dilakukan saat ini yaitu menyetujui terlebih dahulu partai politik dibiayai negara. Dia tidak keberatan meskipun harus mengeluarkan triliunan rupiah untuk membiayai partai politik. Hanya dengan cara tersebut perubahan akan terjadi. Rizal mengatakan jika partai bersih maka diyakini akan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Disamping itu, diperlukan militansi tinggi untuk melawan korupsi termasuk politik uang. Termasuk semangat yang besar dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Mantan menteri keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menambahkan gaji kecil yang diterima oleh pejabat negara juga diakuinya menjadi penyebab korupsi. Untuk itu, reformasi sistem harus segera dilakukan.
Saat ini dia tidak melihat orang idealis menduduki posisi penting. Hal itu dikarenakan tidak adanya tempat bagi mereka. "Sekarang kita demokrasi kriminal. Demokrasi kriminal tidak ada tempat bagi orang idealis," tuturnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo sependapat dengan Rizal Ramli terkait usulan partai politik dibiayai negara. KPK, Agus mengatakan siap menyuarakan hal tersebut bersama akademisi.
Menurut Agus, dengan begitu pembiayaan partai politik bisa lebih sehat dan rasional. Sehingga peluang untuk menjadi pejabat negara dapat dimiliki oleh siapapun. "Memberi kesempatan kepada anda masuk DPR," kata Agus dihadapan peserta konvensi anti korupsi pemuda muhammadiyah.
Disamping itu, Agus juga sependapat terkait kecilnya gaji sebagai sebab praktek korupsi. Untuk itu, perlu peningkatan kesejahteraan secara ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika