REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap Presiden Joko Widodo sebagai tokoh yang dekat dengan umat Islam di Indonesia dan juga dengan pimpinan di Cina bisa melakukan mediasi terkait persoalan larangan Muslim Uighur berpuasa di Provinsi Xinjiang, Cina.

Menurut dia, berpuasa merupakan bagian dari melaksanakan ajaran agama, yang tidak terkait dengan terorisme, radikalisme, maupun dengan separatisme. Oleh karena itu, sangat baik kalau Presiden Indonesia sebagai pemimpin mayoritas beragama Islam merasa tidak nyaman jika ada saudara Muslim berpuasa saja tidak boleh.

''Saya berharap Pak Jokowi yang dekat dengan pihak Cina untuk melakukan peran maksimalnya, untuk meyakinkan Pemerintah Cina,'' kata Hidayat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).

Tahun lalu, kata dia, Turki berhasil meyakinkan Pemerintah Cina atas persoalan yang sama. Tetapi, masalah ini ternyata kembali terulang. Hidayat membandingkan, kalau Turki saja mampu, mengapa Indonesia tidak bisa menjadi mediator?

''Justru kalau mereka tidak suka dengan radikalisme, terorisme, separatisme, jangan larang umat beribadah, sebab itu membuat mereka enggak nyaman. Tetapi, kalau umat itu dirangkul, diberi haknya untuk beribadah, dihormati, tentu mereka akan semakin dekat dengan presiden,'' kata politisi PKS itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika