REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPN Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh meminta pemerintah tidak sekadar melakukan rasionalisasi terhadap satu juta pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Zudan, pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa PNS yang sudah dipensiunkan tidak terbengkalai.
“Jangan hanya sekadar pensiunkan PNS. Mereka juga harus memberikan pembinaan dan pelatihan bagi mereka yang kemungkinan besar bakal dipensiunkan,”kata Zudan di Jakarta, Kamis (2/6). Demi efisiensi, pemerintah sebelumnya berencana mempensiunkan setengah juta PNS dan merasionalisasi satu juta lainnya. Setelah itu, pemerintah akan merekrut setengah juta tenaga PNS baru yang andal.
(Baca: Rasionalisasi PNS Hemat Uang Negara).
Menurut dia, para PNS yang hendak dipensiunkan harus memiliki skil agar tidak menjadi pengangguran. Terlebih, mereka akan memasuki dunia pekerjaan yang berbeda. Jika mereka berwiraswasta, kata Zudan, kultur yang mereka hadapi pasti tidak sama dengan ketika mereka masih menjadi pegawai.
Meski mereka mendapat uang pensiun, Zudan menjelaskan, jaminan tersebut tidak cukup untuk kebutuhan mereka pada masa mendatang.
"Pembinaan dan pelatihan skill untuk menghadapi profesi berbeda sudah selayaknya diberikan pemerintah. Dengan demikian mereka bisa menyiapkan diri dan menyesuaikan kehidupan dengan baik dan tidak menderita sedikit pun setelah dipensiunkan.”
Zudan menjelaskan, sebenarnya masalah yang dihadapi PNS adalah kesejahteraan yang masih kurang. Menurut dia, semakin tinggi gaji yang didapatkan PNS maka berbanding lurus terhadap kinerjanya. "Semakin sejahtera tentu kinerjanya mereka pun akan semakin baik pula. Yang seperti ini seharusnya difokuskan pemerintah."