REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dikejutkan dengan kabar hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap ada potensi kerugian negara dari kunjungan kerja anggota DPR RI.
Namun, sejumlah fraksi mengaku belum mengetahui hasil audit dari BPK tersebut. Sekretaris fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan, pihaknya belum menerima dan membaca audit dari BPK.
"Audit BPK belum kita terima, belum kita baca," ujarnya pada wartawan, Kamis (12/5).
Yandri menegaskan kalau hasil audit BPK soal potensi kerugian negara akibat kunjungan anggota DPR RI, menurutnya hal itu adalah persoalan serius di DPR. Secara kelembagaan DPR harus mengklarifikasi hal itu.
Menurutnya fraksi PAN sudah mengintruksikan pada seluruh anggotanya sebelum reses terkait kegiatan selama masa reses.
Sebelum reses akhir bulan April kemarin, fraksi PAN menggelar rapat pleno untuk membahas kegiatan reses yang akan dilakukan anggota. Mulai dari apa yang akan disampaikan ke daerah pemilihan masing-masing, sampai kegiatan apa yang akan dikerjakan selama di Dapil.
"Sebelum masuk sidang paripurna pembukaan nanti, kita rapat pleno lagi untuk melaporkannya pada fraksi," tegasnya.
Sementara, Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johny G. Plate mengungkapkan pihaknya juga belum mengetahui soal audit yang dilakukan oleh BPK.
Bahkan, Johny juga mengaku belum mengetahui soal surat dari Sekretariat Jenderal DPR RI terkait hasil audit BPK tersebut. Jadi, Nasdem baru akan mengambil langkah kalau memang ada laporan hasil audit BPK terkait laporan kunjungan kerja anggota DPR RI.
"Kami akan cek substansi laporan BPK tersebut dan akan mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut termasuk langkah perbaikan kunjungan kerja anggota pada waktu yang akan datang," katanya.
Menurutnya, selama ini laporan kunjungan kerja sudah dibuat sesuai prosedur dan sudah diserahkan ke fraksi maupun Sekretariat jenderal DPR RI.
Sedangkan Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana mengatakan pihaknya juga belum dapat memastikan soal hasil audit BPK. Yang pasti, kata dia, fraksi akan mengecek anggota yang perlu melengkapi laporan Kunkernya.
Menurutnya, kegiatan anggota DPR di daerah pemilihan dipastikan ada meskipun harus diakui pelaporannya banyak sekali yang masih lemah. Menurutnya, hal itu terjadi karena dua kemungkinan.
"Bisa jadi kunjungan itu dilakukan tetapi pelaporan dan dokumentasi kegiatan tidak dilakukan dengan baik, atau bisa jadi tidak dilakukan (kegiatan) sama sekali," katanya.
Kalau memang tidak dilakukan kegiatan sama sekali, maka fungsi asistensi dari kesekretariatan Jenderal DPR diperkuat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika