REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta BUMD berperan serta dalam mengembangkan bioskop di Jabar. Menurut Deddy, banyaknya bioskop di daerah yang memutar film-film Indonesia akan membuat industri perfilman maju dan monopoli pun tidak terjadi.
Menurut Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, BUMD atau pihak swasta ikut berperan serta dalam mengembangkan bioskop. Terutama, di daerah yang belum memiliki bisokop. Ia pun, membuka peluang bagi para pengusaha yang ingin bekerja sama memanfaatkan aset Pemprov Jawa Barat untuk membuat bioskop.
"Silakan, BUMD atau swasta yang akan mengembangkan bioskop di Jabar, kami terbuka," ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (10/5).Menurut Deddy, terkait harga tiket tontonan, Ia berharap para pengusaha bisa memperhatikan kemampuan dan daya beli masyarakat. Animo masyarakat untuk menonton ke bioskop pun bisa meningkat. Sehingga, bisa berdampak pada industri perfilman nasional.
“Filmnya diatur, berapa banyak layar yang untuk film Indonesia, berapa banyak yang buat film impor. Silahkan saja impor film no problem," katanya.
Namun, kata dia, film Indonesia tetap harus diprioritaskan. Misalnya, 60 persen dari layar yang ada di bioskop manapun harus film Indonesia. Deddy optimistis, kalau ini diberlakukan maka film Indonesia akan maju.
Hanya, Deddy menjelaskan, saat ini hal tersebut tak terjadi. Dia menjelaskan, ada satu kekuatan yang sangat besar di bioskop. "Jadi kalau ada satu film yang main terus laku, bisa hampir semua layar ya. Ada kesan monopoli jadinya di bidang bioskop dan juga film impor,” katanya.
Dikatakan Deddy, untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam menonton film serta membangkitkan industri bioskop di tanah air, Ia meminta agar pajak tontonan yang diterapkan tidak lebih dari 10 persen. Hal ini perlu dilakukan agar para pengusaha yang ingin membuat bioskop bisa ikut terlibat, terutama di daerah yang belum ada bioskop.
“Saya minta jangan dipersulit ya. Kalau buka bioskop juga jangan sampai pajaknya langsung mahal," katanya. Menurut Deddy, kalau pajaknya diberlakukan kecil dulu maka akan ada keuntungan bagi pengusahanya. "Pajak daerahnya kecilin dulu, nanti kalau animonya sudah bagus, makin tumbuh berkembang ya tinggal dinaikin,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika