REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ubedilah Badrun (Direktur Puspol Indonesia)

Sesungguhnya pemberhentian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR tidak perlu menunggu putusan gugatan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Apa yang dikemukakan Menseskab Pramono Anung beberapa waktu lalu bahwa pemberhentian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR menunggu gugatan berkekuatan hukum tetap (inkracht)  adalah keliru.

Pandangan Pramono Anung sebagai menseskab tersebut patut dipertanyakan. Sebab ketika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik Fahri untuk tidak lagi menjadi wakil ketua DPR, bahkan memecat keanggotaan Fahri Hamzah dari partai, sesungguhnya secara otomatis posisi Fahri di DPR tidak lagi dimilikinya. Pada saat itu keberadaan Fahri di DPR sudah tidak mungkin ada tanpa partai.

Ini bukan soal hukum tetapi soal sejauhmana politisi mentaati regulasi prosedural institusi demokrasi. Partai adalah institusi demokrasi yang patut dihormati jika republik ini mau membangun demokrasi dengan benar.

Lebih dari Menseskab, yang patut dipertanyakan lebih dalam adalah sikap pimpinan DPR yang sampai saat ini lamban merespon sikap resmi Fraksi PKS dan sikap resmi PKS untuk mengganti Fahri Hamzah dengan Ledia Hanifah.

Dalam perspektif politik regulatif dan etik serta semangat membangun institusi demokrasi, sikap pimpinan DPR yang lamban mengganti posisi Fahri justru menjadi preseden buruk bagi keberadaan partai politik. Pada diri pimpinan DPR justru nampak ada semacam sikap pembiaran sekaligus contoh pelemahan terhadap partai politik yang justru dilakukan oleh mereka yang lahir dari partai politik yang membesarkannya.

Lalu, apa argumentasi penting yang dapat diterima jika pimpinan DPR segera mengganti Fahri Hamzah sesuai permintaan resmi Fraksi PKS dan sekaligus Partai PKS? Setidaknya ada tiga argumentasi penting yang patut diurai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika