REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengaku miris dengan kondisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini. Itu karena para petinggi PKS seolah-olah tidak mengerti dengan hukum negara.
Itu setelah sikap pimpinan PKS yang tak mengakuinya, padahal pengadilan sudah memutuskan bahwa dirinya tetap bagian dari kader PKS. Kata Fahri, PKS mestinya faham dan menaati hukum yang ada terkait status keanggotaanya.
Sebelumnya, konflik antara Fahri dengan PKS yang selama ini menanguinya sempat mereda. Namun kini kembali mencuat, setelah terjadi perbedaan sikap mengenai hak angket yang diajukan anggota Komisi III DPR RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahri menyetujui usulan Hak Angket KPK tersebut, sedangkan PKS menyebut keputusan Fahri tidak mewakili partai. Fahri sudah dipecat juga tidak diakui lagi.
“Katanya kan saya nggak diakui. Tapi saya mau begini ya, saya terus terang miris. Bagaimana sikap seorang warga negara itu terhadap keputusan hukum, menurut saya jelek sekali. Ini merugikan kader-kader di bawah, kader-kader komplain ke saya, kok pimpinan PKS kaya nggak mengerti hukum, nggak mengerti di atas partai ada negara,” kata Fahri Hamzah, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (2/5).
Kemudian dia mengumpamakan hubungannya dengan PKS bak rumah tangga yang sedang diambang perceraian. Kata Fahri, meskipun seorang suami telah menceraikan istrinya, tapi kalau hasil pengadilan menyatakan perceraian itu tidak sah maka perceraian tidak sah. Begitu juga dengan pemecatan dirinya oleh PKS, tidaklah sah karena pengadilan menganggap pemecatan itu tidak sah.
“Jangankan memecat kader atau pejabat negara, menceraikan istri saja bisa digugat balik dan pengadilan mengatakan, 'Perceraianmu tidak sah, itu tetap istrimu. Persis dengan PKS terhadap saya, pimpinan memecat saya, tapi pengadilan mengatakan, 'Tidak sah pemecatanmu, Fahri adalah kader kamu,” kata Fahri.
Tidak hanya itu, Fahri juga menyindir para elit PKS. Menurut Fahri, mereka seperti hidup di negara sendiri. Karena dalam menetapkan keputusan semuanya sendiri, tidak mengacu pada putusan sah pengadilan yang memenangkan gugatannya.
Kemudian dia juga menilai, para petinggi PKS harus digantikan karena tak akan membawa dampak positif bagi partai. “Mereka sudah tidak layak memimpin partai. Partai mau jadi besar bukan mereka yang pimpin, fatal pandangan hukum. Nggak ngerti konstitusi, nggak ngerti negara," kata politikus asal Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
