REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Barat menggelar aksi keprihatinan atas pernyataan Saut Situmorang yang mengatakan kader HMI setelah menjadi alumni korup.
"LK 1 bentuk kader umat dan bangsa ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, HMI membangun Indonesia dari semua lini. Saut Situmorang wajib meminta maaf," ujar Ketua Cabang HMI Pontianak, Fazlurrahman Lubis di Pontianak, Ahad (8/5).
Dalam orasinya Fazlurrahman mengatakan Saut telah mencemarkan nama baik HMI dengan pernyataannya yang dilontarkan di media yang menyatakan kader HMI sewaktu menjadi mahasiswa cerdas intelektual, kalau HMI itu LK 1, tetapi kalau sudah alumni korup dan sangat jahat.
"Dengan kondisi yang ada kami menuntut agar Saut meminta maaf kepada HMI secara lansung maupun melalui media secara berturut-turut selama lima hari," tegasnya.
Disampaikannya pula, Saut merupakan satu di antara tokoh pimpinan di negeri ini namun pihaknya menyayangkan tidak mengerti akan sejarah. Menurutnya telah banyak kader HMI yang dilahirkan untuk membangun bangsa Indonesia serta banyak kkader HMI yang melawan para koruptor.
"Perlu diketahui sejak 1947 HMI sudah bersama-sama angkat senjata bersama TNI mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan tahun 60-an Presiden Soekarno saja bilang dia tidak akan membubarkan HMI kecuali langkahi mayat dia. Beliau juga mengatakan HMI itu adalah organisasi progresif dan revolusioner. Jenderal Sudirman juga mengatakan HMI bukan sekedar himpunan mahasiswa Islam tapi HMI merupakan harapan masyarakat Indonesia," jelasnya.
Sementara itu pengurus Kahmi Kalbar yang juga saat ini sebagai Rektor IAIN Pontianak, Hamka Siregar dalam orasinya menyatakan dirinya tidak setuju dengan pernyataan yang diucapkan Saut Situmorang di media bahwa kader HMI sebagai orang yang korupsi.
"HMI telah banyak melahirkan kader yang militan yang berjuang dalam menegakkan bangsa dan negara ini. Jangan generalisasi HMI-nya," tegas Hamka dengan suara lantang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika