REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pascadikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan Partai Golkar yang sah, saat ini perdebatan syarat caketum mengerucut pada kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela ( PDLT). Politisi Golkar Ade Komarudin mengatakan, syarat itu tak bisa diperdebatkan lagi karena sudah tertera dalam anggaran dasar partai.

"Itu kan memang anggaran dasar," kata Ade, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/4).

Aspek tidak tercela ini menjadi perdebatan serius panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Sebab, tolok ukurnya masih belum jelas seperti apa dan bagaimana menilainya. Ade yang akrab dipanggil Akom itu tak menjelaskan mengenai kriteria tidak tercela itu. Dia juga enggan menebak-nebak makna dari aspek tidak tercela itu. "Kalian juga ngerti," ucapnya.

Sementara, Politisi Golkar Ridwan Bae mengatakan, tolok ukur tak tercela harus dilihat dari aspek hukum yakni seseorang tidak pernah terseret kasus hukum atau dipenjara.

Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara Umum Golkar Munas Bali, Bambang Soesatyo. Sesuai ketentuan AD/ART, sambungnya, selain calon harus aktif minimal lima tahun di kepengurusan Golkar pada setiap tingkatan, juga ada syarat PDLT.

"Jadi syarat PDLT itu penting dan sangat mendasar karena tercantum dalam AD/ART. Dibandingkan syarat lain yang ditambah-tambahkan panitia seperti LHKPN, bukti setor pajak (SPT), setoran sumbangan wajib yang jumlahnya fantastis itu, dan lain-lain," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini memastikan, Caketum yang sesuai PDLT juga akan dibahas dalam rapat pleno yang akan digelar DPP Golkar Besok (Kamis, 27/4). Menurut dia, rapat itu digelar menyusul dikeluarkannya SK Menkum HAM pengesahan kepengurusan rekonsilasi Munas Bali.

Meski mendukung adanya syarat Caketum yang sesuai PDLT, ia mengkritik komite etik partai beringin yang bermaksud melibatkan KPK dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses seleksi Caketum. "Ini juga berlebihan. Kenapa tidak sekalian saja melibatkan Densus 88 Anti Teror dan BNN. Siapa tahu ada caketum yang menjadi jejaring teroris dan bandar narkoba," ujarnya.

Padahal, menurut dia tolak ukur untuk menyaring Caketum sangat mudah yakni bisa dengan ketetapan hukum atau opini publik.

Baca juga: Golkar Dinilai Perlu Serap Aspirasi Masyarakat Jika Mau Menang Pemilu

Ikuti Whatsapp Channel Republika