REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ingin menaikkan anggaran pertahanan nasional khususnya pada aspek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Anggaran pertahanan kita selalu di bawah satu persen dari GDP, pernah lebih (satu persen) tapi turun lagi. Akan kita usahakan untuk naik," tutur Luhut saat mengisi agenda kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, Rabu (20/4).

Berdasarkan pemaparan yang dia sampaikan, saat ini pengeluaran anggaran pertahanan masih terlalu banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, sedangkan proporsi untuk alutsista dinilai masih kurang.

Oleh sebab itu, Luhut menyampaikan akan menyiasati hal tersebut dengan meningkatkan kerja sama pertahanan melalui sistem Transfer of Technology (ToT) dengan negara yang menjadi partner pembelian alutsista sehingga kemampuan daya reka mereka bisa ditiru Indonesia.

"Anggaran pertahanan akan ditingkatkan terus. Kita naikan dari 0,85 persen ke satu persen, hingga nanti bisa mencapai di atas satu persen. Kita harap di 2019 bisa mendekati Rp 250 triliun untuk anggaran pertahanannya," tuturnya menjelaskan.

Namun demikian, pemerintah juga tidak akan meninggalkan tingkat kesejahteraan pegawai di jajaran militer dan pertahanan. Luhut berjanji untuk menaikan upah pegawai TNI dan pertahanan agar tidak timpang dengan tingkat pendapatan nasional.

"Walaupun alutsista kita naikan tapi untuk pegawai juga akan diusahakan naik. Misal anak saya pangkat mayor di Kopassus (gajinya) hanya Rp 6 juta per bulan. Kalah dengan pegawai bank yang bisa Rp 10 juta per bulan," ujarnya mencontohkan.

Dia menilai, sebagai negara besar, Indonesia tidak bisa membiarkan terjadinya kesenjangan di dalam pegawai pertahanan. Oleh sebab itu dirinya akan berusaha untuk melakukan perubahan yang lebih baik di bidang pertahanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika