REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan berkoordinasi dengan Kemendagri, Mabes Polri dan Jaksa Agung untuk membahas berbagai masalah keamanan di Maluku Utara yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Karo Humas dan Protokoler Pemprov Maluku Utara, Ansar Daali mengatakan, dalam kunjungan ini akan bertemu kepala daerah kabupaten/kota dan tokoh masyarakat untuk membicarakan aspek keamanan di wilayah setempat yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Kunjungan Menkopolhukan ini juga atas permintaan Gubernur Maluku Utara," ujarnya, Senin (19/4).
Ansar mengatakan, Gubernur juga akan berkoordinasi dengan Forkompinda dan Bupati Halmahera Utara terkait dengan situasi keamanan di sana. Kunjungan Menkopolhukam ini juga akan membicarakan berbagai kasus seperti pembakaran pondok pesantren Al-Khairaat di Kabupaten Halmahera Utara dan penahanan permaisuri mendiang Sultan Ternate, Nita Budi Susanti.
Sebelumnya, Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Zulkarnain meminta agar masyarakat dan khususnya keluarga besar Al-khairaat agar dapat mempercayakan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini.
"Harapan kita penegakan hukum dalam hal ini Polres Halmahera Utara segera menutaskan kasus tersebut sebagai komitmen Polri dalam hal penegakkan hukum," katanya.
Dia menegaskan, dalam proses penyelesaian kasus tersebut kepada pihak mana pun untuk tidak mengintervensi proses penyidikan hukum yang sedang dilakukan.
"Saya meminta penegakkan hukum tidak diintervensi oleh siapa pun. Tidak boleh mengintervensi penyidikan hukum, terkecuali penyidik dan tim yang sudah dibentuk," ujarnya.
Selain itu, untuk menjaga agar kondisi tetap kondusif, pengamanan yang dilakukan, bukan hanya dari pihak Polri maupun TNI akan tetapi semua pihak ikut terlibat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika