REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan kasus HAM berat, antara lain Tragedi 1965.
"Ada keinginan pemerintah menyelesaikan masalah HAM harus dituntaskan, kami melihat penyelesaian Tragedi 65 ini menjadi pintu masuk menyelesaikan kasus yang lain," kata Luhut pada pembukaan Simposium Nasional Tragedi 1965 di Jakarta, Senin (18/4).
Dia mengatakan untuk menyelengarakan simposium tersebut bukanlah proses yang mudah, karena banyak reaksi seolah pemerintah telah dipengaruhi komunis dan lainnya. Presiden Joko Widodo juga menginginkan kasus HAM tersebut harus diselesaikan.
"Indonesia bangsa besar, tidak perlu dikasihani, kita dapat menyelesaikan masalah kita sendiri," kata dia.
Sementara itu Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan simposium ini menggunakan pendekatan sejarah.
"Pendekatan ini lebih objektif, dan komperhensif. Jadi kita seperti memutar film mengenai peristiwa 65, kita akan mendengarkan apa yang terjadi sebelum peristiwa dan setelah peristiwa tersebut," kata Agus.
Menurut dia peristiwa pembantaian besar itu, tidak turun tiba-tiba dari langit, ada sesuatu yang mendasarinya dan dilakukan secara sistemik. Dia mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang melihat masa lalu dan mengakui kesalahannya.
Simposium tersebut dihadiri 200 orang dari segala kalangan, baik korban, pelaku, aktivis, organisasi masyarakat dan lainnya. Hasil dari simposium ini akan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan tragedi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika