REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mendukung penuh pelaksaan proyek reklamasi di Jakarta. Ia juga meminta agar kasus korupsi yang menyelimuti proyek itu diungkap.

Sofyan mengatakan perluasan wilayah dengan reklamasi adalah sesuatu yang wajar. Menurutnya, kota-kota besar di dunia yang terletak di pinggir pantai pun melakukan hal serupa.

Selain itu ia mengatakan reklamasi tergolong situasional. Sehingga tak perlu menunggu lahan habis dahulu baru melaksanakan reklamasi. Namun reklamasi bisa dilakukan lebih dulu sebagai upaya antisipasi kehabisan lahan.

"(lahan habis dulu baru reklamasi?) Tergantung kondisi setempat, tapi sekarang ini jadi masalah kan ada korupsi jadi distorsi. Padahal harusnya korupsi dipisahkan dari reklamasi. Kalau korupsi harus dihukum tapi reklamasi harus dilihat secara jernih," katanya kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (14/4).

Sementara itu, ia mengakui proyek reklamasi memang akan mengundang kontroversi. Dari segi penggiat lingkungan akan sangat mengkhawatirkan dampak reklamasi pada lingkungan.

Sedangkan bagi pengembang, reklamasi bisa dilihat mendatangkan profit. Namun menurutnya, reklamasi harus dilihat dari kacamata kepentingan umum.

"Tapi pasti memang ada yang beda pendapat karena inilah iklim demokrasi. Yang harus dilihat itu adalah common good atau kepentingan yang lebih besar," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika