Keenam, PPP kepada pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada madrasah dan pondok pesantren. Khususnya, pemerintah dapat memberikan Bantuan Operasional Santri (Bos) kepada pondok pesantren diluar Bantuan Madrasah yang selama ini sudah diberikan hari ini.
''Ini mengingat sejarah, peran penting pondok pesantren dalam menjadi pandu moralitas anak-anak bangsa, serta posisinya sebagai sentra paham keagamaan yang moderat seiring radikalisme berbasis agama yang semakin berkembang di berbagai belahan dunia,'' ujarnya.
Selanjutnya, PPP mendukung segera diselesaikannya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Mengingat, besarnya potensi penghindaran dan manipulasi pajak yang dilakukan sebagian entitas ekonomi nasional memanfaatkan tax heaven territories.
PPP juga meminta aparat pajak untuk menelisik dan memastikan upaya-upaya pengembalian kekayaan entitas ekonomi nasional yang diletakkan di negara-negara bebas pajak yang diduga terkait dengan upaya transfer pricing maupun penghindaran pajak.
Partai berlambang Ka'bah ini menolak segala bentuk praktek-praktek lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender(LGBT), yang merupakan penyimpangan orientasi sexual yang bertentangan dengan fitrah manusia, moral, agama dan budaya masyarakat Indonesia dan meminta pemerintah tidak melegalkan keberadaan dan praktek perkawinannya.
Reni menambahkan, PPP mendukung pemerintah dalam memerangi penggunaan minuman beralkohol dengan melarang penjualannya tanpa terkecuali, dan penyalahgunaan segala bentuk Narkotika, Psikotropika, dan zat adictif lainnya (NAPZA), sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Sepuluh, PPP mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah Republik Indonesia dalam upaya dukungan terhadap kemerdekaan palestina melalui forum forum diplomasi internasional.
''Terakhir, PPP mendukung langkah pemerintah untuk melakukan deradakalisasi terhadap paham dan gerakan yang berbasis agama maupun ideologi yang bertentangan dengan Pancasila d Undang Undang Dasar 1945, dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia,'' ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
