REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Golkar Idrus Marham menyatakan telah menyerahkan susunan kepengurusan baru Partai Golkar ke Kemenkumham, Senin (4/4). Susunan DPP PG itu merupakan pengurus gabungan yang terdiri dari Kubu Munas Ancol dan Kubu Munas Bali.
''Jadi saya tadi ketemu dengan Menkumham untuk mengantarkan susunan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang sudah mengakomodasi kader Golkar dari Munas Ancol, untuk mendapatkan surat pengesahan sesuai dengan UU yang ada,'' kata Idrus, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/4).
Menkumham, menurut Idrus, tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan SK. Sebab, secara organisatoris, konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu sudah selesai. Idrus mengaku telah mengakomodir lebih 70 orang kader yang diusulkan oleh Agung Laksono dan Zainudin Amali dari 95 yang diajukan.
Selain itu, kata dia, secara hukum persoalan Golkar juga sudah selesai, karena dua proses hukum sudah dilalui yang dimenangkan oleh Munas Bali. Dimana putusan Menkumham dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung, serta di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Kepengurusan ini pun hanya menjadi basis penyelenggaraan Munaslub. Idrus mengungkapkan, Munaslub rencananya digelar pada 7 Mei 2016, dan diklaim akan diharidi oleh Presiden Joko Widodo. ''Sehingga umur kepengurusan ini hanya berumur satu bulan lebih,'' jelasnya.
Kepengurusan hasil Munaslub itu pun, hanya melanjutkan sisa masa kepengurusan Munas Bali. Oleh karena itu, Munaslub hanya tinggal pengesahan rapat pleno hari Kamis mendatang.
Rapat itu juga sebagai ajang silaturahmi seluruh anggota pengurus. Selain itu, pleno juga akan membahas penetapan waktu dan tempat Munaslub serta panitia penyelenggara.
Idrus mengatakan susunan panitia yang ada saat ini kecil kemungkinan untuk diubah. Sebelumnya, Nurdin Halid sebagai ketua Steering Comitte (SC), ketua Panitia Theo Sambulaga, Sekretaris SC Agun Gunanjar, ketua OC Zainudin Amali dan sekretaris OC adalah Erwin Aksa.
''Meskipun Bali yang menang, karena ini golkar satu, tetap harus kita lakukan kesepakatan itu,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika