Rabu 30 Mar 2016 12:41 WIB

Megawati: Indonesia Butuh Pemimpin yang Visioner

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Bayu Hermawan
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang visioner di masa yang akan datang. Mega menilai pemimpin dan perencanaan yang baik akan diyakini mampu membuat pembangunan di Indonesia berjalan lancar.

"Pemimpin harus tahu dan punya rencana 50 hingga 100 tahun ke depan dan dapat mengikutinya. Kalau pemimpin tidak visioner, maka akan gagal," katanya dalam "Konvensi Nasional tentang Haluan Negara" di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/3).

Mega mengatakan ada tiga syarat perencaan pola pembangunan yang baik. Pertama, harus bersifat ilmiah yakni bersandar pada hasil penyelidikan yang dilakukan Dewan Perancang Nasional.

Kedua, cara melaksanakan rencana harus didahuli dengan perundingan dengan penilaian oleh Dewan Perancang Nasional (DPN) sendiri. Ketiga, sebanyak mungkin berikan kesempatan kepada DPR dan masyarakat umum untuk mengikuti jalannya pelaksanaan rencana dan kesempatan untuk memberi ktritik dan koreksi.

Dalam kesempatan itu, Mega menyayangkan banyaknya kaum intelektual Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal apabila ilmu mereka diimplementasikan di Indonesia, maka pola pembangunan akan luar biasa. Ada ribuan tenaga ahli Indonesia yang bekerja di negara lain dari mulai ahli nuklir sampai ahli minyak.

"Bagaimana caranya mengajak mereka pulang yah, ilmunya itu lho," katanya.

Mega menambahkan, banyak tenaga ahli Indonesia di luar negeri tak berani pulang lantaran dicap sebagai komunis saat Orde Baru berkuasa. Menurutnya kini saat yang tepat untuk membuktikan apakah kaum intelektual Indonesia di luar benar merupakan orang-orang komunis, jika tidak maka negara harus bisa membujuk mereka untuk pulang ke Indonesia

"Ayo bangun roh kebangsaan kita. Komnas HAM harus masuk ke pengadilan agar dibuktikan benar atau tidak. Kalau ilmu mereka terpakai di sini maka pola pembangunan nasional akan terimplementasika," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement