REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendahara Masjid Jami Kramat Luar Batang Sambas mengenang pembangunan Jakarta dengan miris. Apalagi, bila sampai alasan pemerintah menggusur adalah menyediakan lebih banyak lagi ruang terbuka hijau (RTH). Ada ironi disana.
Warga asli Luar Batang itu menuturkan, ketika dia masih remaja, kawasan apartemen dan perkantoran di kawasan Luar Batang tak segencar kini. Di era reformasi sekarang, masyarakat Luar Batang merasa dikepung pembangunan apartemen.
Dulu, tutur Sambas, area tersebut merupakan area hutan bakau yang lebat. Kini, tegas dia, kebanyakan kawasan apartemen di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, berdiri di atas tanah resapan air. Di sinilah letak ketidakadilan.
Perusahaan-perusahaan pengembang properti datang dengan kekuatan modal dan koneksi ke penguasa. Lantas, penduduk yang tanahnya diincar kian terjepit, bahkan ada yang bangunannya sengaja dibakar, agar bisa berdiri bangunan-bangunan menjulang milik pemodal.
Setelah apartemen marak berdiri, menurut Sambas, masyarakat Kampung Luar Batang merasa tersisihkan. Akses jalan menuju dan keluar kampung kian tergerus dan sempit. Untuk menuju kampung ini, jelas dia, hanya tersisa dua jalan yang terbilang sempit. Sambas khawatir sewaktu-waktu terjadi musibah, semisal kebakaran atau orang sakit kritis, mobil pemadam kebakaran dan ambulans telat datang karena sulit masuk.
“Karena ini dikuasai beberapa PT. Ada PT Gajah Tunggal. Ada Pluit Kharisma Sakti. Termasuk PIK (Pantai Indah Kapuk) itu kan daerah resapan. Makanya kok tiba-tiba Luar Batang mau dibongkar? Yang PIK itu sudah melanggar kan. Apartemen-apartemen ini kan dulu daerah resapan, hutan bakau, semua,"kata dia. “Jadi enggak ada dasarnya Luar Batang dibongkar. Harusnya apartemen-apartemen itu yang dibongkar,”tambah Sambas.
Sambas menekankan, seluruh warga Luar Batang akan terus memperjuangkan hak hidupnya tinggal di kampung ini. Meski was-was, Sambas yakin pemerintah tidak akan berani menggusur Masjid Jami Luar Batang. Sejak awal pekan lalu, warga sudah sepakat untuk mengambil jalan damai menanggapi surat pemberitahuan itu. Bahkan, para tokoh sudah bersepakat dengan advokat senior yang juga salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, untuk mengadvokasi hak-hak mereka.
“Banyak cara. Tidak dengan kekerasan. Kita kan Muslim, mengedepankan perdamaian, musyawarah. Tapi juga, tidak mereka-reka, pasrah bagaimana maunya pemerintah. Kita cobalah dulu, melalui kesepakatan tokoh masyarakat sini, negosiasi dulu.” (Hasanul Rizqa)
Ikuti Whatsapp Channel Republika