Rabu 23 Mar 2016 16:59 WIB

PDIP Sayangkan Pernyataan Menhub Soal Transportasi Online

Rep: Agus Raharjo/ Red: Karta Raharja Ucu
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan terkait regulasi angkutan umum berbasis online di Jakarta, Selasa (22/3).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan terkait regulasi angkutan umum berbasis online di Jakarta, Selasa (22/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP menuding pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub), Ignatius Jonan soal polemik transportasi konvensional dan berbasis aplikasi justru membuat kegaduhan. Seharusnya, pernyataan Menhub sebagai perwakilan pemerintah meneduhkan seluruh pihak yang sedang memanas.

Politikus PDIP, Adian Napitupulu meminta kalau Menhub tidak bisa membuat keteduhan, sebaiknya mundur sebagai menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo. "Kalau dia tidak bisa menciptakan keteduhan di masyarakat, mundur saja dari Menteri Perhubungan," ujar Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/3).

Anggota Komisi VII DPR RI itu menuding Menhub inkosisten dalam mengatur angkutan darat dan transportasi. Jonan mengatakan tidak perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan darat karena polemik soal transportasi online. Padahal, menurut Adian, masih banyak yang harus direvisi untuk menyesuaikan perkembangan teknologi yang belum ada di UU tersebut.

Prinsipnya, negara harus lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi, bukan hanya soal sistem transportasi, tapi juga di semua hal. "Pemerintah harus masuk mengatur dengan baik, jangan sampai terjadi konflik horizontal di masyarakat," kata Adian menegaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement