REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengakuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait adanya mahar politik bila ingin diusung oleh partai politik, tidak dimungkiri oleh politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Namun, menurut Arsul, mahar politik yang dimaksud dilakukan oleh oknum tertentu, bukan perintah resmi dari dewan pengurus partai (DPP).
"Kita tidak menutup mata ada yang begitu. Ada yang memperdagangkan, tapi itu kan pribadi-pribadi. Kalau kemudian ada yang dipergunakan karena dia pengurus partai, kalau pada level DPP, tidak ada begitu," kata Arsul saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3).
Menurutnya, besaran yang dipatok oknum pun bervariasi. Sementara, di dalam internal PPP sendiri, saat mengusung pasangan calon dalam pilkada, pihak DPP tidak menetapkan tarif kepada calon yang akan diusung. "Yang saya tahu di PPP orang mau nyumbang silakan, tapi kita tidak pernah tarif-tarifin," ujarnya.
Ia mengatakan, jika Pilkada 2015 lalu ada penetapan mahar politik, tentu partai memiliki dana yang besar. Namun, nyatanya guna pembiayaan menjelang muktamar islah mendatang saja, PPP hanya memiliki dana terbatas.
"Kita besok ini (muktamar) akan diadakan di Asrama Haji Pondok Gede yang deket-deket saja biar lebih murah biayanya. Karena, kita nggak punya duit. Kalo pakai mahar-mahar politik, pasti kita punya duit banyak kan," kata Sekretaris Fraksi PPP itu.
Baca juga, Fadli Zon Minta Ahok Buktikan Mahar Rp 100 Miliar.
Lagi pula, kata Arsul, dalam mendukung calon di pilkada, PPP lebih mengutamakan calon yang berpeluang menang, bukan besarnya kekayaan si calon itu sendiri. "Kalau yang peluang kalah kan percuma juga. Kalau menang, kan manfaat 5 tahunan untuk partai, paling-paling tidak daerah yang basis partainya kuat, diperhatikan dalam pembangunannya," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam pernyataannya, Ahok mengungkap alasan memilih jalur perseorangan dibandingkan jalur parpol. Hal ini lantaran jika didukung partai, setidaknya ia membutuhkan dana Rp 100 miliar untuk mahar politik bila maju diusung oleh dua parpol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
