REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, telah melakukan pertemuan dengan beberapa kementerian di Malaysia.
Pertemuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
Pada Rabu (9/3) sebelumnya, Menteri Marwan telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Malaysia (KLBWM), Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, di Kuala Lumpur, Malaysia.
"KLBWM dan Kementerian Desa ini memiliki kesamaan wilayah tugas, yaitu mengurusi desa-desa. Kalau di Malaysia, mereka membawahi 16 ribu desa yang unik. Keunikannya terletak pada proses pemilihan yang dipilih dan digaji oleh kementerian, yang pelantikannya dilakukan oleh pejabat setingkat gubernur," ucap Menteri Marwan usai pertemuan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Agenda pertemuan tersebut, jelas Marwan, akan ditindaklanjuti dengan kerjasama pada empat bidang untuk memajukan desa. Yaitu, pengembangan desa-desa perbatasan, pariwisata, perkebunan serta pertanian.
"Melalui penguatan sektor pertanian, diharapkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan akan semakin meningkat. Sehingga kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat," ujarnya.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Lembaga Pengarah Pelaburan Mara Berhad, tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang sangat penting bagi kedua negara.
Pertama, fokus pada pembangunan di desa-desa di perbatasan kedua Negara, RI-Malaysia. Kedua, membahas tentang rencana membuka potensi dagang untuk komoditas sektor perkebunan antara kedua Negara.
Ketiga potensi besar pada sektor pariwisata di desa-desa. Dan yang keempat adalah membahas pertanian, yang fokus pada upaya meningkatkan wirausaha desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sementara itu, Menteri KLBW Malaysia, Ismail Sabri Yaakob mengatakan, Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam menentukan kepala desa. Di Indonesia, Kepala Desa ditentukan melalui Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), berbeda dengan Malaysia yang dipilih langsung oleh Kementerian.
"Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia membawahi 16 ribu kampung. Kepala Desa di Malaysia dipilih dan digaji oleh Kementerian, sedangkan pelantikannya oleh setingkat Gubernur," ujar Sabri.
Kedua Negara telah bersepakat untuk melanjutkan kerja sama. Kementerian KLBW Malaysia diwakili oleh Timbalan Ketua Setuausaha KKLW, Datuk Azizan Mohamad Sidin, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
