REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus benar-benar melakukan kalkulasi yang sangat matang dalam mengambil kebijakan soal impor beras.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komite II, DPD RI, Parlindungan Purba saat melakukan sidak bahwa harus ada kontrol dalam kebijakan impor beras diyakini dapat melindungi petani-petani dalam negeri dan tidak mencegah adanya permainan dari para pedagang nakal.
"Kami melihat beras impor itu ada di operasi pasar. Oleh sebab itu kami melihat bahwa pemerintah hendaknya didalam pengadaan beras impor harus hati-hati sekali. Pemerintah harus mengecek stok-stok di Bulog yang sudah ada dan mengecek yang ada di pasar. Karena kalau ini sudah dihitung sedemikian rupa, maka pedagang-pedagang yang tak bertanggungjawab tidak berani bermain," kata dia di Pasar Beras Cipinang, Kamis (25/2).
Senator asal Sumatera Utara tersebut juga meminta agar operasi pasar yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga beras tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk terus melakukan impor beras. Faktanya, beras-beras yang ditawarkan kepada masyarakat pada kegiatan itu adalah hasil impor.
"Operasi pasar memang bisa menstabilkan harga, tapi jangan silap. Kita tidak perlu terlampau tergantung kepada impor, karena menyangkut ketahanan pangan. Karena suatu saat tidak ada di negara impor itu, apa yang kita makan. Kita tidak boleh semata-mata tergantung impor. Justru kita harus memperbanyak produk lokal, kita harus ada ketahanan pangan," tegas dia.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menghitung secara cermat kebutuhan beras nasional. Mengingat, kebijakan impor beras untuk operasi pasar di setiap daerah akan berbeda-beda, tergantung dari jumlah stok dan kebutuhan di setiap daerah.
"Bukan hanya di Jakarta, untuk pengadaan stok atau pengadaan impor harus memikirkan daerah-daerah lain. Tidak boleh disamakan, (jumlah) impor di Jakarta boleh untuk impor di pulau-pulau di Indonesia Timur, atau di Indonesia bagian barat atau di Kalimantan. Karena daerah mempunyai perhitungan dan kalkulasi sendiri," kata dia menambahkan.
Dengan dicermati kembali kebijakan impor beras, Parlindungan berharap agar para petani di daerah dapat terlindungi. Dimana dengan adanya kebijakan impor justu malah melemahkan harga produk lokal, yang berimbas pada menurunnya kesejahteraan para petani.
"Bulog harus mempunyai kebijakan untuk melindungi masyarakat petani. Dimana Bulog tidak hanya melakukan impor beras, tetapi memanfaatkan daerah-daerah sebagai kantong beras dibandingkan bergantung pada impor beras."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
