REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rencana pemerintah menertibkan kawasan Kalijodo dinilai terlalu tergesa-gesa. Hal ini karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak merencanakan adanya penertiban di kawasan Kalijodo menjadi area terbuka hijau.

"Tidak ada anggaran sama sekali di tahun 2016 ini mau diberesin (Kalijodo) mau dibikin taman, itu taman pakai duit siapa?" ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi di Jakarta, Ahad (21/2).

Menurut Sanusi dengan tidak adanya anggaran area terbuka hijau bagi Kalijodo di dalam APBN 2016 menandakan pemerintah melakukan penggusuran tanpa rencana yang matang. Jika tidak ada rencana, Sanusi justru khawatir akan ada masalah-masalah baru ke depannya. Karena Pemprov  dinilai bukan menyelesaikan masalah di Kalijodo namun memindahkan masalah ke tempat baru.

"Karena belum tentu warga kalijodo diterima di rumah susun manapun," ujar Sanusi.

Sanusi juga menyarankan supaya Ahok berani mengambil sikap tegas untuk mengajak warga Kalijodo ke Balai Agung. Menurut dia, hal tersebut sebagai cara untuk memberikan sosialisasi dan pengertian langsung pada warga kalijodo.

"Biar masyarakat (Kalijodo) paham, Pak Ahok harus gentle. Kenapa? Takut? Kalau takut mereka (warga kalijodo) bawa senjata, di depan (balaikota) kasih tentara. Jadi zaman sekarang orang-orang ditakut-takutin dengan mendatangkan tentara," ujar Sanusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika