REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pemerintahan Jokowi tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini pemerintah SBY. Sebab, apa yang dikatakan Darmin Nasution hanya menyebutkan pemerintah sebelumnya, dan bukan ditujukan secara langsung ke SBY.

Menurut Hendrawan, kritik tersebut terkait masalah pembangunan ekonomi di Indonesia yang mengalami kendala pada sisi penawaran, dan disampaikan oleh Muhamad Chatib Basri yang merupakan menteri keuangan era SBY. ‎Ia menambahkan, begitu ekpor-impor meningkat, pelabuhan jadi macet.

"Darmin mengatakan, kalau mengalokasikan anggaran infrastruktur dari periode sebelumnya, maka ini tidak akan terjadi. Artinya statemen itu bisa dari jaman SBY, maupun Megawati, jadi tidak menunjukan spesifik," kata Hendrawan, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/2).

(Baca: SBY Merasa Masih Sering Dijadikan Kambing Hitam)

Selain itu, masyarakat dinilainya tahu bahwa pencabutan alokasi subsidi BBM, sudah diajukan sejak jaman presiden Habibie. Sebab, sejak kejatuhan Soeharto, agenda IMF adalah bagaimana barang dijual dengan sistem liberalisasi pasar, dan tidak ada subsidi.

Oleh karena itu pemerintah diingatkan untuk hati-hati, sebab resep IMF bisa jadi racun buat Indonesia. Anggota komisi XI itu mengatakan, kalau kebijakan pengencangan ikat pinggang anggaran belanja negara diberlakukan, rakyat yang akan menjadi korban. 

"Nah, Darmin mengatakan coba dulu sudah dilakukan, kereta api trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, jalan tol ke Kepulauan Seribu itu tidak terjadi. Jadi tidak spesifik menunjukan ke SBY. Karena kalau menunjuk spesifik PDIP tak setuju," jelasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika