REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial telah berkomunikasi dengan tokoh kawasan prostitusi Kalijodo terkait dengan program pemberdayaan para pekerja seks komersial (PSK) yang ingin beralih profesi.
"Akhirnya, sangat bergantung pada mereka akan mengambil opsi yang mana," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Rabu (17/2).
Khofifah mengatakan, Kementerian Sosial menyiapkan beberapa opsi bagi PSK yang ingin keluar dari dunia prostitusi. Salah satunya adalah pelatihan kejuruan selama enam bulan dengan pendanaan sepenuhnya dari Kementerian Sosial.
Para peserta pelatihan kejuruan itu juga akan mendapatkan dana Rp 5.050.000 untuk biaya kembali ke daerah masing-masing, transportasi lokal, dan jaminan hidup.
"Selanjutnya, mereka bisa juga mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif yang ada di bawah kewenangan Kementerian Sosial," katanya.
Selain opsi tersebut, Khofifah juga menawarkan pekerjaan di salah satu industri garmen di Boyolali yang telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial. "Industri tersebut memerlukan 2.000 tenaga kerja dan memiliki pemondokan untuk para pekerjanya," ujarnya.
Khofifah mengatakan, Kementerian Sosial memiliki kewenangan terhadap penanganan mantan PSK. Karena itu, dia enggan menjawab saat ditanya apakah mendukung penggusuran yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya tidak akan masuk ke dalam tugas dan fungsi kementerian-lembaga lain maupun pemerintah daerah. Tugas fungsi Kementerian Sosial adalah penanganan sosial, termasuk mantan PSK," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika