REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Presiden Joko Widodo melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi membantah adanya isu pembukaan kantor perwakilan Gerakan Papua Merdeka di Wamena, Papua Barat.

"Saya sudah konfirmasi ke Menkopolhukam bahwa tidak benar membuka perwakilan yang katanya di-support. Itu tidak benar," kata Johan ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta pada Rabu (17/2).

Menurut Johan, saat ini Kemenkopolhukam sudah berkoordinasi dengan TNI untuk melakukan pendekatan persuasif. Johan berharap isu tersebut tidak menimbulkan kericuhan di Papua.

Johan menjelaskan pemerintah tidak setuju dengan adanya gerakan separatis yang membuka perwakilan mengatasnamakan kelompok tertentu. "Yang pasti tidak ada pembukaan perwakilan Papua merdeka. Jelas tidak bisa," kata Johan.

Sebelumnya, terdapat isu Gerakan Papua Merdeka telah meresmikan kantornya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Barat. Gerakan itu didukung oleh sejumlah negara di kawasan Melanesia dan telah mendirikan kantor perwakilan di Vanuatu.

Selain itu, terdapat sepuluh warga mantan anggota Operasi Papua Merdeka (OPM) yang kembali ke pangkuan NKRI dan bertemu dengan Wakil Kepala Polda Papua Brigjen Pol Rudof A Rojak didampingi Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo.

Pemerintah terus berupaya membangun Papua untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya adalah dengan membangun jalur kereta api rute Sorong-Manokwari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika