Selasa 16 Feb 2016 10:08 WIB

Usai Ditertibkan, Ini Saran Muhammadiyah untuk PSK di Kalijodo

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bilal Ramadhan
Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas (tengah)  menerima pengusaha hiburan malam dan perwakilan warga Kalijodo di gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (15/2)
Foto: Antara/Reno Esnir
Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas (tengah) menerima pengusaha hiburan malam dan perwakilan warga Kalijodo di gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (15/2)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembongkaran wilayah lokalisasi Kalijodo Jakarta Utara oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Pemerintah DKI Jakarta, mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah.

Namun Muhammadiyah meminta Ahok untuk segera memberikan solusi pembinaan yang nyata menyelesaikan masalah sosial di Kalijodo.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan kebijakan untuk soal penutupan lokalisasi kalijodo itu kita setuju, tapi juga ada alternatif yang bisa membina dan memberikan jalan keluar permanen terutama dalam hal ekonomi.

"Kita mendukung bukan hanya untuk Kalijodo, Muhammadiyah telah banyak memberikan dukungan untuk penutupan lokalisasi dan pembinaannya," ujar dia.

Muhammadiyah di Jawa Timur memiliki pengalaman sangat baik ketika lokalisasi Krembangan ditutup pemerintah kota Surabaya. Ia menjelaskan seperti penutupan lokalisasi oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharani di Surabaya.

"Muhammadiyah di Jawa Timur melakukan pembinaan terhadap para PSK di lokalisasi Krembangan setelah lokalisasi tersebut dibubarkan pemerintah kota Surabaya," kata dia.

Muhammadiyah termasuk yang sangat mendukung penutupan lokalisasi, akan tetapi  kemudian dilakukan pendampingan yang masif hingga mandiri.

Karena itu Haedar berharap setelah penutupan lokalisasi Kalijodo, pembinaan ekonomi, moral dan agama kepada mantan PSK juga dapat dilakukan secara masif, agar menjadi solusi permanen masalah sosial di sana.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement