REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendorong diubahnya sistem Pemilu terbuka menjadi sistem proporsional tertutup, dinilai belum pas diberlakukan saat ini.
Hal itu disampaikan Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengingat adanya kelebihan dan kekurangan dua sistem tersebut.
Menurut Masykurudin, sistem Pemilu proporsional tertutup belum pas lantaran situasi dalam sistem partai politik di Indonesia. Karena,ia menilai hanya dengan partai politik yang relatif terbuka terhadap sistem informasi organisasi, manajemen kepartaian, dan rekruitmen kadernya yang berkelanjutan, maka baru layak untuk masuk ke sistem tertutup dalam Pemilu.
“Akan tetapi, jika kita masih belajar untuk memperbaiki sistem kepartaian kita, dengan situasi oligarki yang masih menghantui organisasi, sistem rekruitmen kader serta pengurus bersifat elitisme maka sebaiknya sistem Pemilu terbuka,” kata Masykurudin saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (9/2).
Menurutnya, sistem Pemilu terbuka yang berlaku di Indonesia saat ini juga merupakan cara sistemik dalam rangka membuat sistem partai semakin transparan dan akuntabel. Selain itu, Masykurudin juga menilai ongkos politik mahal juga bukan menjadi permasalahan dalam sistem Pemilu terbuka.
“Karena peserta Pemilu itu tetap Parpol, maka kebersamaan antar calon dalam satu parpol itu masalahnya, apalagi kalau calon kurang memiliki kebersamaan, maka akan saling menjegal, dan politik uang juga masalah pemilih, tapi karena calon memang menggunakan itu,” katanya.
Sebelumnya, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu mendorong dirubahnya sistem Pemilu proporsioanl terbuka menjadi proporsional tertutup. PKS menilai dengan diberlakukannya sistem Pemilu tertutup ini bisa menghasilkan kader yang berkualitas dan juga menekan ongkos politik calon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
