REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut terdapat 19 pondok pesantren yang terindikasi memberikan ajaran radikal. Wakil Presiden, Jusuf Kalla pun menilai, jika pondok pesantren (ponpes) tersebut terbukti radikal, maka MUI dan Kementerian Agama perlu mendatangi ponpes-ponpes tersebut.

"Kalau memang ada terbukti ponpes radikal yang ponpes itu harus didatangi oleh katakanlah MUI, Menag berikan yang sejuk," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/2).

Pemerintah, lanjut dia, berupaya agar tindakan-tindakan radikal pun dapat dicegah. Terkait adanya salah satu ponpes yang dicoret dari daftar indikasi radikal, JK menyebut mengetahui betul ajaran dari ponpes tersebut.

"Itu kita harus lihat radikalisasi bagaimana apa. Itu mungkin yang dimaksud pengajarannya seperti apa. Saya tahu betul waktu di Makassar tidak ada seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution mengatakan, 19 pondok pesantren di Indonesia terindikasi mendukung kegiatan radikalisme dan terorisme.

"Dari hasil profiling tim di lapangan, ada 19 ponpes yang terindikasi mendukung radikalisme dan terorisme," kata Saud Usman dalam diskusi tentang tindak terorisme di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Selasa (2/2).

Beberapa di antaranya Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo milik Abu Bakar Ba'asyir, Pondok Pesantren Darussaadah di Boyolali dan di sejumlah tempat lain termasuk di Ambon. Menurut Saud, ke-19 pondok pesantren itu ditengarai memiliki pengajar yang masuk dalam jaringan terorisme.

Dia menekankan sebagai langkah preventif, pihaknya akan mendiskusikan indikasi ini dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, serta sejumlah ormas Islam. "Kami akan membicarakan ini, apakah benar valid atau tidak," ujar dia.

Baca juga, Luhut Minta Anak-Anak Pesantren Tidak Terpengaruh Ajaran Radikal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika