REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise melakukan Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI.
Dalam rapat tersebut Yohana mengatakan tidak ada kebijakan baru dalam rapat yang dilakukan di lantai 2, ruang Komite III DPD RI.
"Saya hanya sampaikan ada tiga program unggulan kita, pertama menurunkan angka kekerasan terhadap wanita dan anak," kata Yambise, Senin (1/2).
Kedua, menditeksi sindikat perdagangan orang di wilayah Indonesia. Jadi kata Yambise, diharapkan kedepannya para sindikat pedagang manusia dapat ditangkap. Adapun beberapa wilayah yang akan menjadi perhatian adalah perbatasan Sumatera (jalur trafficking).
Selain itu, Kementerian PP dan PA juga akan memperhatikan tempat-tempat yang masih tergolong rendah terhadap pemberdayaan perempuan. Untuk Pulau Sumatera, seperti Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Hal serupa juga terdapat di Kalimantan Utara, karena angka trafficking cukup tinggi.
"Jadi perlu adanya pembenahan terhadap anak-anak dan perempuan, karena trafficking dan kekerasan anak cukup tinggi," kata dia.
Faktor yang mempengaruhi, kata Yambise adalah kemiskinan sehingga tingkat perdagangan manusia dan kekerasan cukup tinggi. Dia menekankan Sulawesi, NTB, dan Papua, akan menjadi fokusnya di Indonesia bagian Timur.
"Karena Presiden mengatakan ketimpangan paling tinggi ada di NTB, NTT dan Papua," tutur dia.
Jadi dirinya telah melakukan mapping, di beberapa daerah yang membutuhkan perhatian, karena terjadi ketimpangan cukup besar.
Ketiga, memberikan pelatihan-pelatihan terhadap perempuan agar bisa mendapatkan kesempatan mencari kerja dengan skill yang cukup. Dengan adanya pelatihan kepada perempuan diharapkan dapat mencegah trafficking di dalam atau luar negeri.
"Karena mereka terobsesi keluar negeri, namun di sana tidak diperhatikan dengan baik," kata dia.
Bukannya mendapatkan apa yang diinginkan, namun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) justru mengalami penganiayaan yang cukup dratis di luar negeri.
Untuk data kasus trafficking yang melibatkan TKI, Yambise mengatakan angkanya seperti fenomena gunung es. Jadi tidak diketahui angka pastinya.
Misalkan yang dilaporkan sekian, tapi sebenarnya angkanya dapat lebih, karena banyak sindikat belum terlaporkan. Saat ada rapat dengan kementerian lain, dirinya tidak sempat menjawab karena data-data (2015) semakin meningkat, sebab fenomena gunung es.
"Terkait sindikat ini, kita bekerjasama dengan kepolisian," kata dia.
Selain itu, dia juga bekerjama dengan 19 kementerian untuk menangani trafficking dan pemberdayaan perempuan, karena ada gugus tugas. Presiden di atas, kemudian dirinya ada di bawah. Adapun rapat terkait hal ini, akan dilakukan tiga bulan sekali.
"Saya ketua harian gugus tugas, jadi ada beberapa kementerian yang bertugas dan setiap tiga bulan sekali akan ada pertemuan tentang ini (kementerian lain). Namun di tempat saya setiap sebulan sekali, karena saya ketua," kata dia.
Untuk itu, dia menekankan akan melakukan pendekatan di eselon 1, dari sembilan belas kementerian dan DPD serta DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
