REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa teror bukan momentum bagi institusi negara untuk meminta kewenangan lebih atau merancang proyek baru. Namun yang utama adalah memastikan masyarakat harus terus menerus sadar dan waspada untuk menolak segala bentuk bibit terorisme yakni intoleransi.
"Karena hanya dari masyarakat yang acuh tak acuh dan permisif, bibit terorisme ini bakal tumbuh subur," kata Ketua Setara Institute Hendardi, Senin (18/1).
Energi sosial antiterorisme yang menguat pascaledakan di Jalan MH Thamrin merupakan modal sosial yang tidak boleh berhenti sebagai reaksi spontan dan tidak berkelanjutan. Setara Institute pun mengimbau bahwa tindakan reaktif harus didukung meski belum cukup.
"Para tokoh masyarakat dan publik perlu terlibat lebih jauh dan berkelanjutan memerangi terorisme dengan memastikan bahwa tindakan intoleransi yang menjadi titik awal terorisme bisa dimoderasi menjadi toleran," ujar Hendardi. Dengan begitu energi sosial tersebut dapat berlipat manfaat.
(Baca juga: Mensos: Paham Radikal Harus Disikapi Serius)
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah aksi teror terjadi, Kamis (14/1) lalu, Badan Intelijen Negara (BIN) meminta kewenangan baru untuk menangkap setiap orang yang dicurigai sebagai teror. Menurut Hendardi, usulan ini tidak kontekstual dan berpotensi merusak sistem penegakan hukum di Indonesia. Ketidakmampuan BIN mendeteksi potensi teror bukan karena keterbatasan kewenangan tetapi karena kinerja institusi ini yang belum optimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
