REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Banyak pihak ternyata mengakui ormas Gerakan Fajar Nusantar (Gafatar) sempat mengajukan berbagai kerja sama dengan instansi resmi demi menutup kesesatannya. Salah satunya diungkapkan Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq kepada Republika.co.id.
Ia mengatakan, pada November 2011, inisiator Gafatar mengirimkan surat permohonan audiensi ke Maarif Institute. Saat itu, mereka sedang gencar menyosialisasikan sekaligus menggalang dukungan tokoh-tokoh masyarakat menjelang deklarasi organisasi itu. Namun, Fajar mengakui tidak merespons lebih jauh
"Waktu itu NII Crisis Center--salah satu mitra Maarif Institute dalam kampanye antikekerasan--menyinyalir Gafatar sebagai bentuk kelanjutan NII," katanya, Rabu (13/1). Karena itu, ia mengimbau pemerintah dan masyarakat harus cermat terkait model organisasi seperti Gafatar ini. Terlebih, informasi organisasi ini divonis sesat dan dituduh dalang penghilangan orang baru belakangan ini.
Kecermatan ini, kata dia, penting sebab organisasi ini mengklaim bergerak di ranah sosial-budaya dan bukan organisasi keagamaan. Namun, belakangan latar belakang pandangan keagamaannyalah yang menjadi sorotan utama publik.
Berdasarkan pemberitaan dalam Tabloid Gafatar Edisi November 2014, jelas memperlihatkan kerja sama mereka dengan berbagai instansi pemerintah, TNI, dan organisasi sosial lainnya di Banten, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Gowa, Maros, Padang, Jambi, Palembang, Balikpapan, Denpasar, dan Kendari.
Menurut dia, sangat mungkin mereka sudah mendapat surat keterangan terdaftar (SKT) di beberapa Kesbangpol daerah. Artinya, aktivitas mereka lumayan dikenali oleh pemerintah daerah, termasuk instansi militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika