REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali Aburizal Bakrie menyatakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) tidak mungkin dilakukan. Sebab, pengurus Golkar di daerah enggan menyelenggarakan munaslub.
"Tidak mungkin, karena tidak ada daerah yang mau," kata Aburizal usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1).
Aburizal menjelaskan munaslub hanya dapat dilakukan atas permintaan 2/3 dari 34 pengurus DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia. Artinya, munaslub hanya dapat dilakukan kalau ada 24 DPD provinsi yang mengajukan usulan.
Dia menambahkan, opsi munas bersama juga tidak mungkin dilakukan. Pertama, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sudah mencabut kepengurusan hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Kedua, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar tidak mengenal munas bersama.
"Munas bersama tidak pernah munaslub, adanya munaslub. Jadi munas bersama tidak bisa, munaslub gagal dilaksanakan agar kita menghormati suatu AD/ART, seperti dalam negara kita menghormati UUD dan UU," kata Aburizal.
Menurut Aburizal, solusi kisruh Golkar mengacu pada tiga kesepakatan dengan kubu Agung pada Desember 2014. Kesepakatan tersebut, yaitu semua pihak menghormati proses hukum, kubu yang menang melibatkan kubu yang kalah dan kubu yang kalah menghormati yang menang, serta tidak membentuk partai baru.
Berdasarkan kesepakatan itu, Aburizal mengajak semua eksponen Partai Golkar untuk bersama-sama membesarkan partai. Dia menambahkan, hukum juga sudah memutuskan kepengurusan hasil Munas Bali sebagai kepengurusan yang sah.
Dia menjelaskan, Kemenkumham sudah mencabut pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol pada 30 Desember 2014. PN Jakut dan PT Jakarta telah memutuskan keabsahan penyelenggaraan dan hasil Munas Bali dan Munas Ancol dinuyatakan tidak sah.
"Karena itu, kami menganggap persoalan sudah selesai. Karena persoalan Golkar sudah selesai maka kami menghadap Presiden untuk mendukung dan duduk bersama pemerintah menyelesaikan persoalan bangsa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika