REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah Airlangga Hartarto diperiksa kejaksaan agung terkait dugaan korupsi minyak goreng, Partai Golkar bergejolak. Sejumlah kadernya mendorong agar partai menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mendongkel Airlangga dari jabatan ketua umum.
Namun itu tidak mulus berjalan. Sejumlah senior Partai Golkar menyuarakan pendapatnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla mengaku tak setuju dengan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang bergulir di internal partainya jelang Pemilu 2024 karena akan menurunkan muruah partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan muruah-nya Golkar," kata Jusuf Kalla usai seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Sebab, kata dia, apabila perpecahan terjadi di internal Partai Golkar maka dapat berimbas pada raihan suara pada Pemilu 2024 mendatang.
"Bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu," imbuh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.
Sebaliknya, lanjut dia, seluruh internal Partai Golkar seyogianya bersatu agar dapat memenangkan Pemilu 2024 yang hanya tinggal kurang dari setahun lagi digelar.
"Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan? Ya, harus bersatu dulu," ucapnya.
Menurut dia, isu bergulirnya Munaslub untuk mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai bakal calon presiden (capres) Partai Golkar juga tidak bisa dijadikan dasar alasan.
"Kalau dengan alasan nasib Pak Airlangga nanti tidak terpilih siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih?" ujarnya.
Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.
“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
